Paparkan Keberhasilan Pembangunan, Jangan Keburu Dicap Kampanye
By Admin
nusakini.com-Surabaya – Informasi positif mengenai pembangunan yang disampaikan pemerintah, jangan dicap sebagai kampanye atau pencitraan pemimpin. Justru pemaparan keberhasilan itu menjadi bagian membentuk masyarakat yang sadar informasi.
Hal itu ditegaskan Presiden RI Joko Widodo saat Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2019, di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Sabtu (9/2/2019). Menurutnya, saat pemerintah memaparkan tentang capaian pembangunan, media pun diharapkan menyampaikan capaian yang ada, membangun optimisme, serta mengajak apa yang harus diperjuangkan bersama.
“Kalau pemerintah aktif membangun well info society, jangan terburu-buru dianggap kampanye, pencitraan,” ungkap Jokowi.
Diakui, sejak ekspansi jaringan internet, perkembangan media sosial (medsos) sangat pesat. Dari 143 juta orang pengguna internet di Indonesia, atau 54,68 persen dari populasi, sebanyak 87,13 persennya mengakses medsos. Masyarakat disajikan informasi berlimpah, mengingat sekarang ini setiap orang bisa menjadi wartawan, pimpinam redaksi, kadang menciptakan kegaduhan, ada pula yang membangun ketakutan atau pengusik.
Informasi yang viral di medsos menjadi rujukan masyarakat, bahkan tak jarang menjadi rujukan media konvensional. Namun, Presiden merasa bahagia karena berdasarkan Edelman Trust Barometer 2018, media konvensional atau media arus utama masih tetap lebih dipercaya dibandingkan medsos, dengan 63 persen.
“Kita lihat, media sangat dibutuhkan. Keberadaan media arus utama dibutuhkan sebagai rumah penjernih informasi, menyajikan informasi terverifikasi, menjadikan peran sebagai communication advisor dan harapan besar pada Bangsa Indonesia. Media sangat penting dalam mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Jokowi mengajak insan pers untuk meneguhkan jatidiri sebagai sumber informasi akurat bagi masyarakat, mengedukasi masyarakat. Dia terbuka jika pers tetap melakukan kontrol sosial dan terus memberikan kritik yang konstruktif.
“Pemerintah menjamin prinsip kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat. Kebebasan yang dipandu oleh tanggung jawab moral, kebebasan yang beretika dan bertata krama, dan kebebasan yang sesuai UU Pers dan UU Penyiaran,” tandasnya.
Pada acara itu, Presiden RI Joko Widodo mendapat medali Penghargaan Kemerdekaan Pers, yang diserahkan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo didampingi Penanggung Jawab HPN 2019 Margiono.
Penanggung Jawab HPN Margiono mengungkapkan, penghargaan diberikan kepada Presiden karena tidak pernah mencederai kemerdekaan pers. Bahkan mendorong kemerdekaan pers yang sehat, positif, dan memberi masa depan lebih baik.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyampaikan, jelang pemilihan umum, masyarakat pers nasional Indonesia akan mendukung calon Presiden, Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi maupun Kabupaten/ Kota yang memiliki komitmen sungguh-sungguh dalam mendukung kelembagaan dan penguatan pers, menghindari segala bebtuk kriminalisasi, kekerasan dan sensor terhadap pers dan wartawan, mendorong terbentuknya peraturan yang mendukung pers nasional di tengah penetrasi perusahaan medsos, mesin pencari, agregator berita, e-commerce global yang semakin dominan dan menggerogoti daya pers.
“Selain itu juga peduli terhadap peningkatan profesionalisme pers, kesejahteraan wartawan dengan mencanangkan pendidikan, pelatihan, serta upaya peningkatan kesejahteraan wartawan terhadap insan pers,” sorotnya.
Kendati begitu, Yosep menegaskan, pada pesta demokrasi mendatang, insan pers akan terus menjaga kerukunan bangsa, menciptakan iklim kondusif, aman, dan berkualitas. Mereka akan terus menghindari hoaks dan berita yang mengganggu ketentraman, serta memeriahkan pesta demokrasi. Profesionalisme media akan terus dijunjung. (p/ab)